Friday, March 31, 2006

Berita ACEH

Tentara Penganiaya Tahanan Disidang, Dan Yon Akui Cambuk Korban

Banda Aceh
Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) I Medan yang bersidang di Banda Aceh, Sabtu (16/1), memeriksa Mayor Inf Bayu Nadjib. Kasdim 0103 Aceh Utara yang juga Pelaksana Harian Komandan Batalyon (Dan Yon) 113 Jaya Sakti --berkedudukan di Bireuen-- itu didakwa sebagai otak penganiayaan sejumlah tahanan di gedung KNPI Lhokseumawe 9 Januari lalu. Ia mengaku bertubi-tubi mencambuk korban dengan kabel berlipat dua.

Sidang yang dimulai pukul 10:00 WIB dan dikawal ketat itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Kolonel CHK Sri Umi Sularsih (Ka Mahmilti I Medan). Ia didampingi hakim anggota Kolonel CHK Sonson Basar, dan Kolonel CHK Amiruddin Rohim dengan Oditur Kolonel CHK Stivanus Elgin.

Para pengunjung sidang --termasuk wartawan-- diberikan kartu pengenal khusus setelah mereka menunjukkan identitas resmi. Puluhan pengunjung menyimak persidangan yang terbuka untuk umum itu melalui alat pengeras suara. Sedangkan arus lalu-lintas di sekitar ruang tertutup untuk umum. Semua ini menggambarkan sidang tersebut berlangsung di bawah pengamanan ekstraketat.

Sidang perdana hanya berlangsung sekitar tujuh menit. Setelah memeriksa identitas terdakwa, majelis hakim menunda sidang, dan dilanjutkan pukul 13:00 WIB, karena terdakwa minta didampingi penasihat hukumnya, Kapten J Silaban dari Kumdam I Medan, yang baru tiba di Banda Aceh dari Medan siang hari.

Berbelit-belit

Terdakwa yang semula tampak tenang --mengenakan pakaian militer serta atribut lengkap sebagai perwira-- diberi kesempatan melakukan konsultasi dengan penasihat hukumnya.

Pada sidang lanjutan, setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, terdakwa mulai terlihat tegang dan terkesan memberikan keterangan berbelit-belit. Sehingga, Ketua Majelis Hakim Kolonel Sri Umi Sularasih memperingatkan terdakwa beberapa kali.

Pada persidangan itu, majelis hakim mendengarkan tiga orang saksi. Masing-masing Kapten Inf Junaidi (Pasi Ops Korem 011 Lilawangsa), Kapten Pol Muryanto (Kasat Sabhara Polres Aceh Utara), dan Kopda Priyo Bedjo (anggota Provost Korem 011/Lilawangsa) yang pada saat kejadian semuanya bertugas mengawasi tahanan.

Ketiga saksi menyatakan, mereka melihat terdakwa ikut memukul sejumlah tahanan dengan seutas kabel putih yang panjangnya sekitar satu meter, dilipat dua.

Tapi, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi. Menurut terdakwa, ia hanya memukul seorang tahanan, itu pun hanya dua kali. "Sedangkan dua tahanan lainnya, hanya saya tonjokkan saja kabel ke tubuhnya."

Menurut terdakwa, sebagai Dan Yon ia datang ke Makorem untuk mencari informasi tentang seorang anak buahnya (Ediyanto) korban sweeping yang dilakukan massa di Lhoknibong dan sampai kini mayatnya belum ditemukan. Ketika sampai ke depan Makorem ia singgah di gedung KNPI yang bersebelahan dengan Makorem Lilawangsa.

Di tempat itu, ia mendapat informasi dari seorang petugas keamanan yang mengatakan bahwa salah satu tahanan ada yang mengaku melihat Mayor Marinir Ediyanto telah dibunuh. "Saya temui tahanan itu, dia memang mengaku melihat Mayor Ediyanto sudah dibunuh massa, tapi ketika ditanyakan di mana mayatnya, tahanan itu menyatakan tidak tahu."

Spontan, "Pada saat itulah saya emosi, lalu saya lihat ada anggota yang memegang kabel listrik, langsung saja saya sambar, dan kabel itu saya lipat dua untuk memukul tahanan tersebut. Tapi, tidak begitu kuat," kata Bayu Nadjib yang dua hari lalu mengirim surat bantahan ke Serambi bahwa dia tidak terlibat menyiksa tahanan hingga tewas. Dalam penyerbuan itu, empat dari 38 tahanan yang berasal dari Buloh Blangara, Kandang, dan Pusong dinyatakan tewas.

Keterangan terdakwa ini, dinilai hakim tidak rasional, maka ia memerintahkan terdakwa untuk memperagakan adegan pemukulan itu ke tiang bangunan di ruang sidang. Tak sadar bahwa ia dipancing, terdakwa mencambukkan kabel itu sekuat tenaganya ke tiang. "Sebegitu kuat kamu memukul tahanan? Tapi, saya rasa kamu memukul tahanan lebih kuat lagi sebab pada saat itu kamu dalam emosi yang tak terkendalikan," sergah hakim anggota dan dijawab terdakwa dengan tangkas, "Saya benar-benar khilaf, Pak Hakim."

Hakim ketua terus mencecar pertanyaan. Apakah pada saat itu terdakwa selaku komandan batalyon ada mendapat perintah konsinyir dari Danrem? "Ada," kata Bayu. "Kalau ada perintah konsinyir kenapa Mayor tidak mengindahkannya, dan anak buah Saudara ada yang berkeliaran?" tanya hakim ketua.

"Saya waktu itu masih berusaha mencari tahu nasib anak buah saya seorang lagi yang belum ditemukan, karenanya saya terus berupaya mencari informasi," kata terdakwa.

"Sebagai seorang pamen apalagi komandan, Saudara kan tidak boleh memukul tahanan, apalagi dalam keadaan emosi," timpal oditur.

"Sebetulnya memang tidak boleh," jawab terdakwa.

"Bukan sebetulnya, tapi harus tidak boleh," sergah oditur seraya menambahkan apakah Saudara tahu apa akibat yang timbul atas perbuatan Saudara itu?

"Tahu Pak, saya salah dan akan dihukum," ujar Bayu pelan dengan wajah agak kuyu.

"Saudara bukan dihukum, tapi akan mendapat pujian," sindir oditur yang membuat pengunjung tertawa.

Semula masih bugar

Menurut saksi Kapten Junaidi, pada saat itu di gedung KNPI ada 38 tahanan Operasi Satgas Wibawa '99. Saksi melihat semua tahanan ketika tiba di tempat itu kondisinya masih bugar. Pada saat tahanan masuk ke dalam gedung, 10 sampai 15 prajurit ikut masuk menorebos, mereka ini langsung memukuli tahanan. "Saya juga melihat Mayor Bayu Nadjib ikut memukul tahanan dengan menggunakan kabel listrik warna putih. Selaku pengawas saya berusaha melerai pemukulan itu, dan saya lihat Kapolres juga menegur Mayor Bayu seraya memerintahkan agar semua prajurit yang ada di tempat itu dibawa ke luar gedung," kata Junaidi.

Kapten Pol Muryanto menerangkan lebih detail. Ia mengaku melihat semua tahanan yang masuk di dalam gedung itu disuruh menghadap ke arah dinding. Pada waktu itulah satu per satu tahanan dipukul oleh Mayor Bayu beserta sejumlah perajurit dari berbagai kesatuan, termasuk anak buah terdakwa. Setelah pemukulan dihentikan, semua tahanan merintih kesakitan dan badan mereka terlihat merah- memar.

Keterangan kedua saksi ini sebagian diterima dan sebagian lagi ditolak terdakwa. Yang ditampiknya, ia membantah ikut memukul semua tahanan. "Saya hanya pukul dua atau tiga tahanan saja," katanya.

Sedangkan saksi Kopda Priyo Bedjo menyatakan, ia juga melihat Mayor Bayu memukul tahanan. "Karena dia Mayor, saya tak berani menegurnya," ujar saksi terkesan cari selamat.

Penyiksaan dilanjutkan

Menurut Bedjo, setelah pemukulan ronde pertama berhasil dihentikan Kapolres, ternyata menjelang buka puasa tiba-tiba sekitar 50 prajurit ABRI dari berbagai kesatuan, termasuk dari Batalyon 113, kembali datang menerobos pintu gedung KNPI. Puluhan prajurit itu secara beringas memukuli para tahanan ada yang menggunakan popor senjata, pakai tangan, pakai sangkur ujung senjata, dan tak sedikit pula yang menendang tahanan dengan sepatu larasnya. Pada saat itulah, korban tak berdaya dan banyak yang tak sadarkan diri. "Setelah aksi pemukulan itu dihentikan, seluruh korban dibawa ke RSU untuk mendapat pertolongan," terang Bedjo.

Keterangan ini juga diperkuat oleh saksi korban Lukman Said (30), warga Blang Geurah, Kecamatan Kutamakmur (Buloh Blangara), Aceh Utara. Sayangnya, kesaksian korban ini hanya dibacakan ketua majelis hakim, karena saksi masih dirawat di RSU Lhokseumawe.

Menurut saksi Lukman di BAP, siang itu ia berada di Simpang Kutablang, Lhokseumawe. Tiba-tiba datang aparat dan langsung menangkapnya. Ketika sampai di Gedung KNPI ia disatukan dengan tahanan lainnya. Di tempat itulah dua ronde dia mendapat perlakuan penganiayaan dari prajurit ABRI. "Saya tidak kenal siapa yang memukul, karena saya dan tahanan lainnya disuruh menghadap ke dinding. Tapi, saya rasakan, pukulan itu ada yang berupa kabel listrik, pakai rotan, dan popor senjata. Akibat pukulan itu saya sempat tak sadarkan diri," ungkap Lukman dalam BAP. Bahkan, sumber Serambi di RSU menyebutkan, empat korban yang dibawa ke RSU itu sudah meninggal dunia, dua korban lainnya dalam kondisi kritis.

Keterangan Lukman ini, tidak dapat diterima oleh terdakwa juga penasihat hukumnya. Sebab, pukulan yang dirasakan itu belum tentu dilakukan terdakwa. Penasihat hukum minta kepada majelis hakim supaya menghadirkan saksi korban ke persidangan yang akan datang.

Sebelumnya, Oditur Militer Elgin SH telah mebacakan dakwaan yang berbunyi: terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan bersama- sama dan terang-terangan menggunakan kekuatan hingga meninggal dan lukanya orang yang kini masih di rawat di RSU. Sidang Mahmilti terhadap terdakwa Bayu ini akan dilanjutkan Minggu (17/1) pukul 08.00 WIB, dan hakim ketua meminta oditur dapat menghadirkan saksi korban dalam persidangan lanjutan ini.

Empat terdakwa

Persidangan kasus penganiayaan tahanan ini, kemarin juga berlangsung di tempat yang sama menghadirkan empat terdakwa anggota Korem 011 Lilawangsa yang didakwa ikut menganiaya tahanan di gedung KNPI tersebut.

Sidang untuk empat terdakwa ini dilakukan Mahkamah Militer Banda Aceh dengan Hakim Ketua Letkol CHK PJ Piter SH didampingi hakim anggota Mayor Inf Bambang Prayitno (Wadanyon 112/DJ) dan Mayor Polwan Budi Astuti (Kadispen Polda Aceh), dengan Oditur Letkol CHK Aris Sudjarwadi SH.

Keempat terdakwa yang dibawa ke persidangan itu masing-masing Praka Amsir (29), Praka Muhun Harahap (31), Pratu Manolang Situmorang (26), dan Praka Efendi (35), keempatnya anggota Korem 011 Lilawangsa.

Karena perkara ini ancaman hukumannya berat, maka keempat terdakwa didampingi penasihat hukum, Kapten J Silaban SH. Setelah oditur membacakan dakwaannya, keempat terdakwa menyatakan mengerti. Untuk pemeriksaan saksi, hakim ketua menunda sidang sampai Senin mendatang.

Artinya, sehari menjelang Idul Fitri sidang ini terus digeber. Ada kemungkinan tuntutan dan vonis akan dilakukan dalam waktu sangat dekat, mengingat background persidangan itu sendiri tak lepas dari unsur politik, setelah rakyat Aceh ramai mempersoalkan mengapa aparat ABRI yang melanggar HAM di Aceh (semasa DOM) tak satu pun diadili. Dekatnya jarak waktu antara peristiwa dengan proses peradilannya, menunjukkan kesungguhan ABRI untuk menindak tegas pelakunya, seperti dikatakan Mayjen TNI Djasri.

Sebelumnya, Danpus POM ABRI itu usai menjenguk para korban penganiayaan di RSU Lhokseumawe, Jumat, mengatakan, sampai 15 Januari 1999, sudah tercatat 27 prajurit ABRI yang resmi menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan penduduk sipil di gedung KNPI Aceh Utara. Dan, sejauh ini, baru lima orang yang dimahmilkan. (kan)

Ghazali Abbas Adan: Aceh Jadi Lapangan Tembak Militer

PENGANTAR: Kegeraman Drs Ghazali Abbas Adan mendidih lagi ketika 50 prajurit ABRI menyerbu dan menyiksa para tahanan Satgas Operasi Wibawa '99 di Gedung KNPI Aceh Utara, Sabtu (9/1/) lalu. Empat di antaranya tewas, 21 luka-luka. Anggota DPR asal Aceh ini tak habis mengerti mengapa aparat keamanan terus-terusan menjadikan Aceh sebagai lapangan tembaknya. Nestapa Aceh semasa DOM saja belum pulih, sudah dilukai lagi dengan Operasi Wibawa, yang karismanya melorot lantaran ulah aparat ABRI sendiri.

Di mata tokoh PPP ini, penyerbuan ke gedung KNPI itu lebih merupakan balas dendam ABRI karena serangan rakyat Aceh kepada tujuh anggota ABRI sebelumnya di Lhoknibong. Kedua persitiwa itu sangat disesalkan Ghazali.

Bagaimana sesungguhnya pendapat Ghazali Abbas berkaitan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Aceh? Berikut penuturan mantan Abang Jakarta itu seperti dikutip detikcom, Kamis (14/1) lalu:

Komentar Anda tentang berbagai kekerasan di Aceh?

Itulah, mengapa orang yang ditahan masih juga dibunuh. Sudah penahanannya salah prosedur dengan menangkap mereka di jalanan, masih harus ditahan di kantor KNPI lagi. Kemudian diserbu, sehingga ada yang mati dan dirawat di rumah sakit. Bahkan informasi terakhir yang saya dapat, ABRI sekarang ke luar- masuk rumah-rumah warga seenaknya untuk memeriksa KTP warga. Malah banyak warga yang kehilangan uang akibat tindakan ABRI itu. Ada yang kehilangan sejuta, Rp 50 ribu, dan sebagainya.

Di Malaysia, kepala polisi setempat mengundurkan diri lantaran Anwar Ibrahim memar, dipukuli anak buahnya. Kalau di Indonesia, tidak saja memar, tapi meninggal. Bagaimana sikap pimpinan ABRI kita. Ini menyangkut tanggung jawab moral. Di sinilah letak kualitas moral seorang pemimpin.

Anda ingin pimpinan ABRI bersikap seperti di Malaysia?

Kalau dia ksatria, mereka (ABRI) harus begitu.

Anda menuntut Menhankam/Pangab Jendral Wiranto mundur?

Bukan harus, tapi ini sekadar contoh kejadian di Malaysia. Begitu tinggi kualitas moral dia karena merasa harus tanggung jawab atas ulah anak buahnya. Mereka tidak pernah menyebut alasan "tidak ada perintah", "salah prosedur". Anda tahu kan bagaimana di negara kita biasanya.

Okelah, misalnya pernyataan untuk mundur dilupakan. Tapi, yang pasti, hukum harus ditegakkan. Kasus di Aceh mesti diusut tuntas. Setiap pelaku yang terlibat mesti ditindak tegas. Tidak hanya peristiwa penyerangan KNPI itu saja yang diusut. Tapi juga kekerasan akibat pendudukan DOM (Daerah Operasi Militer). Ini semua adalah mata rantai yang berkaitan.

Komentar Anda tentang Operasi Wibawa '99?

Saya tegaskan, kalau operasi semisal Operasi Wibawa '99 atau apalah namanya, yang pakai bedil dan menembaki rakyat, itu semua tidak ada bedanya dengan DOM. ABRI boleh saja omong sampai berbusa bahwa mereka menggunakan pendekatan keagamaan, kebudayaan, tapi kalau buktinya gini, apa gunanya di tingkat pusat ngomong begitu. Sedang di tingkat bawah tidak ada pelaksanaannya. Selama ini kan tidak ada tindakan konkret.

Apa itu pertanda ada perpecahan di tubuh ABRI?

Danrem 011/Liliwangsa, Letkol Johnny Wahab, sudah berkomentar bahwa kejadian itu adalah tindakan biadab dan harus ditindak tegas. Saya pikir Pak Wiranto pun harus bersikap begitu. Saya tetap berpandangan nyawa orang itu sangat berharga. Nyawa ABRI dan rakyat sama. Mengapa ketika prajurit ABRI terbunuh pada akhir Desember 1998 lalu, Pak Wiranto segera mengeluarkan statemen keras, tapi ketika rakyat yang dibunuh ia tidak mengeluarkan statemen sedahsyat itu?

Ini adalah bukti nyawa orang nilainya tidak sama bagi militer. Nggak boleh gitu.

Bagaimana rakyat Aceh merespon kekerasan di sana?

Kabar terakhir, banyak pihak yang menuntut dilaksanakannya referendum di sana. Bila Pemerintah Pusat tidak mempunyai sikap tegas merespon aspirasi mereka, barusan saya terima telepon dari Aceh, mereka tengah menuju ke referendum.

Rakyat Aceh sekarang bingung mau ngadu ke mana. Ngadu ke Wiranto, tidak ada sikap konkret. DPR dan Komnas HAM sendiri sudah ngomong soal aspirasi rakyat Aceh. Tapi, tidak ada sambutan dari pemerintah.

Mereka lantas frustrasi, ujung-ujungnya mereka minta referendum. Apa mau kita begitu? Apa sih ruginya pemerintah menerima aspirasi rakyat Aceh yang setia pada republik ini? Nggak ngerti saya.

Apa yang diinginkan rakyat Aceh sebetulnya?

Ada empat tuntutan yang mereka sampaikan. Pertama, ada tindakan hukum secara transparan akibat pelanggaran HAM selama DOM di Aceh. Apakah kalangan pemegang policy, pelaku, ikut membantu, dan sebagainya. Kedua, mereka menuntut rehabilitasi terhadap korban pelaksanaan DOM. Ketiga, sumber daya alam Aceh harus kembali 80 persen untuk Aceh. Sisanya, silakan diangkut ke daerah lain. Keempat, wujudkan Daerah Istimewa Aceh secara benar. Selama ini Aceh tidak ada bedanya dengan propinsi lain. Rakyat Aceh menghendaki pengaturan dengan hukum Islam bagi para pemeluknya. Harusnya ini dilaksanakan dan tingkatkan menjadi undang-undang.

Itu kan tuntutan yang sederhana, apa sih salahnya memenuhi tuntutan mereka. Kini ujung-ujungnya mereka minta referandum. Ini kan bisa menjadi masalah besar bagi bangsa kita.

Mengapa pemerintah sering menuduh GPL (Gerakan Pengacau Liar) sebagai otak rusuh di Aceh?

Itu adalah stigma yang diberikan pemerintah. Kalau pemerintah masih menuduh GPL sebagai pelaku kerusuhan di Aceh, maka semua orang Aceh akan menjadi musuh pemerintah. Berapa sih orang separatis di Aceh? Jumlahnya sangat sedikit dibanding empat juta rakyat Aceh.

Dan stigma itu dihadapkan pada rakyat Aceh yang banyak itu. Apalah namanya GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), GPL, GAM (Gerakan Aceh Merdeka), bila pemerintah tetap memberikan stigma itu, maka rakyat Aceh akan jadi musuh pemerintah. Rakyat Aceh akhirnya menjadi sosok yang harus dihabisi. Kalau ini dibiarkan terus, kapan selesainya masalah ini?

Adanya militer di Aceh menjadi sesuatu yang mengerikan bagi rakyat Aceh?

Ya. Apalagi sekarang militer ke luar-masuk rumah penduduk.

Banyak kasus HAM terjadi di Aceh, apa ada karakteristik khusus?

Saya sendiri tidak tahu mengapa banyak orang suka melanggar HAM di Aceh. Apa sih untungnya bangsa ini kalau orang Aceh dibunuh terus? Sudah hartanya diambil, hak hidup orangnya pun dicabut. Maka saya katakan itu tindakan biadab. Sejarah mencatat rakyat Aceh banyak menyumbang kepada negeri ini. Aduh, saya sangat-sangat sedih sebagai orang Aceh.
Orang Aceh bisa frustrasi kalau begini terus.

Sampai kapan masalah di Aceh berakhir?

Tergantung pimpinan pusat. Kalau pimpinan pusat tidak segera merespon aspirasi rakyat Aceh, berarti mereka dengan sadar dan sengaja memperlama Aceh menjadi lapangan tembak militer. Orang Aceh akan ditembaki dengan stigma macam-macam.

Saran Anda pada pemerintah?

Responlah tuntutan orang Aceh. Mereka harus melapor ke mana sekarang? Apa mereka mesti lapor kepada Tuhan langsung? Orang Aceh kan anak bangsa juga.

Anda akan terus berjuang?

Saya adalah wakil orang Aceh di DPR. Saya akan bicarakan terus apa yang menjadi aspirasi mereka. Saya akan gunakan bahasa apa pun untuk memperjuangkan mereka. Apa yang saya katakan ini adalah suara orang Aceh, bukan suara saya. Saya mempunyai hubungan intens dengan orang-orang di sana.

***

Hentikan Rekayasa Politik DanTindak Kekerasan Militer Di Aceh

Mahasiswa Institut Teknologi Medan (ITM) yang menamakan dirinya 'Gema Serambi Mekah' (GSM) mendatangi Makodam I/BB, Jumat (15/1) untuk bertemu Pangdam sekaligus menyampaikan pernyataan sikap tentang kerusuhan-kerusuhan di Aceh.

Namun rencana mereka bertemu Pangdam I/BB Brigjen TNI Abdul Rahman Gaffar menjadi urung karena panglima sendiri sedang berada di Aceh, seperti dijelaskan kalangan staf Kodam I/BB. Tetapi, GSM berupaya terus agar mereka diterima di Makodam menyampaikan pernyataan mereka.

Dalam pernyataan tertulis yang mereka bagikan a.l. mengemukakan, setelah dicabutnya status DOM (Daerah Operasi Militer) di Daerah Istimewa Aceh, masyarakat mengharapkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi selama ini harus dipertanggungjawabkan.''Tidak cukup hanya dengan 'mohon maaf' saja,'' tutur kalangan mahasiswa anggota GSM .

GSM menuliskan, harus diselesaikan secara hukum yang berlaku di negara kita. Siapa yang harus bertanggungjawab,tentunya dalang-dalangnya. Pihak yang seharusnya bertanggungjawab masih bebas berkeliaran di Bumi Indonesia.

Bahkan sampai sekarang masih berlanjut kerusuhan di Daerah Istimewa Aceh dan menelan korban. Hal ini, mungkin ungkapan rasa kekecewaan rakyat atas tindakan-tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pernyataan sikap GSM lainnya,adili pihak yang merupakan dalang pelanggaran Hak Azasi Manusia secara besar-besaran selama berlangsungnya DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh. Kedua, hentikan rekayasa politik dan tindak kekerasan militer di Daerah Istimewa Aceh. Ketiga, segera tarik pasukan non-organik dari Wilayah Daerah Istimewa Aceh. Keempat, beri jaminal kepada Tapol dan Napol yang berada di Wilayah Aceh dan Kelima, berikan otonomi daerah yang seluas-luasnya untuk Daerah Istimewa Aceh.(m32)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home