Wednesday, March 15, 2006

TRANSMIGRASI: PELURU TANPA SUARA

19 April, 2004
Oleh: Yusra Habib Abdul Gani


Menjawab tentang kebijaksanaan rezim Indonesia untuk memulangkan kembali transmigrasi asl Jawa ke Acheh. Dengan ini saya paparkan: SIAPA SEBENARNYA JAWA DI MATA BANGSA-BANGSA TERJAJAH DI KEPULAUAN DUNIA MELAYU???.
Dalam buku `Prince´, yang masyhur dan kontroversial itu, Marchiavelli, mengatakan: "Pemindahan penduduk adalah satu cara yang paling berhasil untuk menjajah negara lain, karena cara ini kurang dibenci daripada kita kirim pasukan dan biayapun lebih murah"

Teori klasik mengenai kebijaksanaan transmigrasi, ternyata telah ditiru dan dilaksanakan sepenuhnya oleh rezim Indonesia, sejak 50 tahun kebelakangan ini dengan menempatkan transmigrasi asal Jawa dan Madura ke luar pulau Jawa (Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua), terutama di kantong-kantong pertahanan militer Indonesia yang dianggap strategis, kalau-kalau muncul perlawanan daripada bangsa asli.

Sebenarnya, fakta sejarah telah memberi pelajaran kepada bangsa-bangsa di luar pulau Jawa mengenai bagaimana bahaya transmigrasi asal Jawa. Beberapa Organisasi pemerhati lingkungan hidup dan NGOs di seluruh dunia, kerap melaporkan dan menyampaikan protes keras terhadap pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia, akan tetapi perkara ini telah dilarang disebar luaskan melalui media cetak dan elektronik oleh rezim berkuasa Jakarta.

Untuk menganalisis dan mengenal pasti politik rezim Indonesia mengenai maksud dan tujuan transmigrasi, kita perlu mengimbas kembali sejarah kehadiran transmigrasi asal Jawa ke Sumatera yang berlangsung sejak ribuan tahun lalu.

Sejarah mengungkapkan bahwa, diantara tahun 330-375, telah terjadi beberapa kali perpindahan bangsa India Selatan dari kalangan klas paria secara besar-besaran ke Asia Tenggara, khusunya ke pulau Jawa. Jadi, jika berbicara tentang orang Jawa, maka kita tidak bisa terlepas dari memperkatakan bangsa India kuno, yang kemudiannya telah memberi pengaruh kepada falsafah, budaya, kepercayaan, adat-istiadat dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Beberapa teori mengatakan:
Pertama, "ketika bangsa Arya dan Dravida menyerang bangsa India Selatan, maka ramai diantara penduduk terutama dari klas paria [dalam masyarakat Hindu India diamalkan sistem klas seperti: Wishnu, brahma, Syiwa, Sudra dan paria] telah menyelamatkan diri ke Asia Tenggara, khususnya ke pulau Jawa."

Kedua, "Ketika Maharaja Maurga yang dikenali sebagai Asaka (penganut agama Budha), menakluki Kerajaan Kalingga di India Selatan. Raja Kalingga bersama pengikutnya terpaksa melarikan diri ke tanah Jawa dan di sana -Jawa Tengah- kemudian mendirikan serta mengekalkan kembali kerajaan Kalingga. Sementara di Jawa Barat bertapak kerajaan Hindu Tarumanegara. Ini terbukti dari batu bersurat tahun 732 Masehi."

Ketiga, "Ketika cucu raja Asaka bernama Gupta menyerang India Selatan. Sebagai akibat daripada serangan tersebut, bangsa India di kawasan ini terpaksa melarikan diri ke Asia Tenggara. Kumpulan ini mengikuti jejak rakan-rakan mereka ke tanah Jawa."

Ke-empat, "Dalam Arthasastra, salah satu buku cerita India kuno, yang banyak menceritakan tentang kemegahan dan kekayaan pulau Sumatera (Suvarnadvipa) yang dikatakan sebagai pulau emas, sehingga atas inisiatif Kuntilnya kepada rajanya agar merampas negeri lama atau memindahkan penduduk India ke sana dengan sebanyak-banyaknya."

Terlepas dari adanya pertimbangan atau penafsiran lain, akan tetapi "kita tidak dapat memandang perpindahan bangsa India ke Asia Tenggara (khususnya ke Jawa) ini sebagai empat teori perpindahan penduduk, tetapi hendaklah dipandang sebagai empat gelombang perpindahan bangsa India secara beramai-ramai ke pulau Jawa. Oleh sebab itu, sekiranya ahli sejarah tidak menukar dari perkataan "empat gelombang perpindahan" kepada empat teori perpindahan, dapat dipastikan bahwa bangsa Jawa itu sebenarnya adalah bangsa India. Ini sudah tentu orang tempatan tidak akan menerima mereka sebagai suatu bangsa, karena perbedaan budaya, falsafah dan agama". JAWA BUKAN MELAYU. Datuk Melintang Bumi. SUARA ACHEH MERDEKA, hln 29, Edisi Desember, 1995. Malahan Prof. Dr. D.G.E, Hall, dengan tegas menyatakan: "perpindahan bangsa India ke pulau Jawa baru berhenti pada abad ke-9 M". SEJARAH ASIA TENGGARA, halaman 83.
[Jadi sangat aneh dan menjijikkan sekali, jika Abdurrahman Wahid dalam kunjungannya ke singapura di penghujung tahun 1999 lalu mengatakan kepada wartawan, bahwa ia masih mempunyai darah keturunan dengan orang Cina.]

Perkara ini penting sekali diungkit untuk memulai pembahasan tentang bahaya transmigrasi asal Jawa ke Sumatera. Memandangkan apa yang dirancang dan dilakukan oleh rezim Indonesia dalam abad lalu dan sekarang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Timor Timur, mempunyai kesamaan dan terdapat tali pengikat yang menghubungkan antara kejadian-kejadian yang awal dengan apa yang berlaku sekarang.

Dipastikan bahwa Sumatera pernah dibanjiri oleh pendatang haram yakni: orang Jawa yang sudah di-Kalingga-kan. Kehadiran mereka ini atas alasan bahwa bumi Jawa sangat tandus dan miskin berbanding Sumatera, oleh karena itu mereka datang berbondong-bondong dengan membawa sanak keluarga untuk mengadu nasib ke Sumatera, mencari sesuap nasi demi menghindari dari kemelaratan, walaupun kemudian sarat dengan berbagai keperluan dan kepentingan. Apalagi buku Arthasastra telah mengiasahkan tentang kekayaan bumi Sumatera yang melimpah rauah itu, semakin memperkuat keyakinan mereka.

PRIODE PERTAMA: Zaman kerajaan Sriwijaya.
Pada ketika Kerajaan Sriwijaya masih berkuasa, dalam priode inilah Sumatera dibanjiri oleh pendatang dari pulau Jawa. Mereka ada yang tinggal di Palembang, Muara Takus, Jambi, Pulau Bangka-Belitung, Minangkabau dan Barus. Tempat-tempat ini merupakan wilayah kuasa kerajaan Sriwijaya suatu masa dahulu.

Umumnya mereka bekerja sebagai jongos di kebun-kebun, kawasan Istana raja-raja di sumatera. Setelah tinggal beberapa tahun di sumatera, mulailah kumpulan ini membuat peguyuban dengan sekali sekala mengadakan pertunjukan kesenian warisan nenek moyang mereka dari tepi Sungai Hindustan -wayang Wong dan wayang kulit- di pentas-pentas terbuka. Setelah kedudukan mereka mulai mapan, maka rancangan selanjutnya adalah mendirikan gerakan di bawah tanah yang maksud dan tujuanya untuk merebut kuasa di Sumatera. Gerakan ini langsung berhubung dengan Kerajaan Kalingga yang berpusat di Jawa. Maka, pada tahun 686, terjadi makar terhadap kerajaan Sriwijaya yang dilakukan oleh kalangan paria Jawa ini. Malangnya, tindakan makar dapat dipatahkan oleh pasukan elite Sriwijaya dan ramai diantara mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman berat. Sangatlah mengejutkan sekali, dimana dalam siasatan ternyata terdapat raja Kalingga. Oleh sebab itu, Raja Sriwijaya menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan diperintah meminum Air Kutukan (air kencing Raja-pen), yang mesti diminum di hadapan raja, untuk membuktikan bahwa mereka taat dan tidak akan mengulangi lagi berbuat demikian. Peristiwa bersejarah ini telah dirakamkan dalam prasasti -batu bersurat- untuk mengingatkan kepada generasi sekarang.

Di antara fakta bersejarah itu ada dua prasasti yang sangat penting:

1. Prasasti Telaga Batu, Palembang. Merupakan jampi jerapah yang luar biasa panjangnya, diirigi dengan meminum air kutukan yaitu: air yang harus diminum oleh hamba raja untuk memberi jaminan kepatuhan mereka. Prasasti ini juga mengungkapkan dan menyematkan nama-nama daripada putera-putera raja sampai kepada tukang cuci dan budak-budak hamba.

2. Prasasti Kota Kapur, Pulau Bangka. Yang bertarikh 686, telah mengisahkan tentang peperangan yang telah dilakukan terhadap bhumi Java (pulau Jawa) yang bertindak ganas dan belum tuntas. O.W. Wolters. PERDAGANGAN AWAL INDONESIA. Suatu Kajian Asal Usul Kerajaan Sriwijaya, hln 3.

Bersamaan dengan penjatuhan hukuman, raja juga memerintahkan pendatang haram dari pulau Jawa ini supaya keluar dari bumi Sumatera. Inilah sebenarnya dendam kesumat bangsa Jawa kepada bangsa-bangsa sumatera. Dengan begitu terjawablah; mengapa Sumatera Selatan (Palembang dan Lampung) menjadi pusat transmigrasi asal Jawa di Sumatera yang sekarang 80% penduduknya adalah pendatang asing bukan Melayu.


Kira-kira 608 tahun kemudian, barulah muncul kembali kisah lama dalam versi yang lain. Dalam mythos Jawa diceritakan bahwa pasukan `Pamalayu´ pernah menyerang Sumatera. Cerita ini dhaif. Sebab seorang ahli sejarah Jawa, Prof. Dr.C.C Berg, telah menyifatkan bahwa peristiwa tersebut: "sebagai kekalahannya dengan petualang `pamalayu´-nya yang salah perhitungan dan ketidak berdayaannya". Walau demikian, orang Jawa masih tetap berusaha menebus maruah meskipun cerita dongeng yang ditulis dalam buku Kartanegara dan Mahabarata, seolah-olah cerita tersebut pernah wujud dalam perjalanan sejarah dan peradaban bangsa jawa.

Sebagai sudah dimaklumi, tidak ada satu fakta yang bisa membuktikan adanya serangan bangsa Jawa ke Sumatera. Sebab keadaan politik di dalam negeri Jawa sendiri tidak pernah stabil, pemberontakan yang dilancarkan oleh para pemberontak bajingan-bajingan di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk merebut kuasa selalu terjadi. Dalam konteks inilah Prof. Dr. C.C. Berg sekali lagi menegaskan bahwa: "mungkin lebih banyak lagi yang mengetahui dari pengalamannya sendiri bahwa Jawa sebenarnya sama sekali tidak pernah bersatu, karena Pararaton menyebutkan beberapa peperangan dan pemberontakan terhadap pendiri Majapahit dan putranya." C.C. Berg. GAMBARAN JAWA PADA MASA LALU. Historiografi Indonesia, Suatu Pengantar.

Adalah perkara mustahil tindakan balas dendam telah terjadi pada 1286, dengan pasukan `pamalayu´-nya yang konon berhasil menculik dua puteri Melayu -Dara Petak dan Dara Jingga- dan hal ini sudah telanjur dipercayai.

Cerita mengarut ini dimuat dalam buku NAGARAKERTAGAMA, karangan Prapanca, untuk sekedar menebus rasa malu berketurunan, karena telah meminum air kutukan raja Sriwijaya. Malahan rasa permusuhan ini dilukiskan bahwa Dara Petak, puteri raja Campa-Sumatera, dikabarkan telah hilang dari kancah politik Jawa pada tahun 1350 dan selama itu puteri melayu ini dituduh telah menjadi iblis selama 20 tahun. Ratu ini seterusnya dituduh sebagai simbul kehancuran, memalukan dan menyebabkan malapetaka kepada orang Jawa. Lebih dari itu, Dara Petak merupakan tokoh Bloody Mary dalam sejarah Jawa. Demikianlah luapan kebencian orang Jawa kepada bangsa-bangsa Sumatera. Gagasan di sebalik cerita tersebut tiada lain, kecuali bahwa dosa besar hanya dapat diampuni sesudah adanya pengakuan bersalah di depan umum. Tetapi yang paling penting dari gagasan ini ialah rasa malu dan menolak kepemimpinan bangsa Sumatera di pulau Jawa disamping menabur rasa kebencian dan balas dendam, bilamana dan dimana saja kepada setiap sanubari dari suatu generasi ke generasi sekarang dan generasi mendatang.

PRIODE KEDUA: Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

Enam tahun sesudah pulau Jawa ditakluki tahun 1596, maka tahun 1602, Belanda membentuk Vereenigde Oostindische Companie (VOC), yang sudah tentu memerlukan buruh kasar dan jongos-jongos. Maka didatangkan puluhan ribu jongos-jongos ini dari pulau Jawa yang bekerja dalam kebun Karet dan Kelapa Sawit di Sumatera. Sumatera telah menjadi ladang empuk bagi menghidupi bangsa Belanda dan hamba sahayanya. Apa yang menarik dalam sejarah jongos-jongos ini ternyata berhubung dengan perkara politik penjajahan. Dalam konteks ini seorang toké Tembakau Belanda, Nieuwenhuys mengaku terus terang, apa yang berlaku di Sumatera, khususnya di Deli: "Tetapi apa sebenarnya hakikat dari yang kita namakan Deli? Dalam segala perkara, nama itu adalah, lebih daripada kebun-kebun di Sumatera bagian timur... Ketika kita bicarakan masalah Deli maka harus kita berpikir secara Internasional: yang kita bicarakan adalah perkara pasaran dunia, perkara perniagaan luar negeri, perkara harga barang di pasaran dunia dan bukan sampai disitu saja. Kita harus memikirkan hubungan antara tuan-tuan dengan buruh dan jongos-jongos, perkara propaganda besar-besaran, perkara laba/bangkrut yang tidak disangka-sangka, perkara kerja dan perempuan-perempuan jalang Jawa yang kita pelihara, perkara agen-agen buruh kontrak Jawa dan hukuman yang kita berikan kepada buruh-buruh kontrak itu ketika mereka bersalah, walaupun kecil...! Di Deli, semua harus kita import dari luar negeri, tuan-tuan, jongos-jongos dari Jawa. Deli adalah kampung-kampung orang Eropah dan dipinggirnya wujud kampung-kampung Cina dan Jawa. Tetapi mereka semua bangsa luar yang datang -bangsa asing- tidak seorangpun yang ada akarnya di Deli."

Dalam Oos-Indische Spiegel, halaman 346-7 Amsterdam, Querido, 1678. Nieuwenhyus melaporkan bahwa:
"tenaga buruh bangsa-bangsa Sumatera tidak laku dan tidak diterima di Deli, sebab mereka tidak patuh dan taat seperti kuli-kuli, jongos-jongos kontrak Jawa. Begitu pula mereka meminta gaji lebih dari kuli-kuli Jawa. jika kuli-kuli Jawa tidak mau bekerja, mereka akan dimasukkan dalam pernjara, siapa yang membantu mereka untuk lari akan dikenakan hukuman juga".

Belanda mengatakan bahwa, sistem jongos dan kuli kontrak Jawa sebagai kebijaksanaan politik untuk mengamankan negara-negara di luar Jawa yang mereka jajah, sama seperti maksud transmigrasi sekarang ini. Tetapi waktu itu, yakni: pada tahun 1860, Belanda belum resmi mengambil Sumatera dari kedaulatan de Jure Kerajaan Acheh dan tanah Deli adalah wilayah yang tidak terpisah dari kerajaan Acheh."

Jadi, jika kita memperkatakan tentang kedudukan transmigrasi dari berbagai aspek di Sumatera dan pulau-pulau lain di luar pulau Jawa, maka ianya berhubungan dengan politik penjajahan, pertahanan, ekonomi dan lebih dari itu, juga merupakan suatu rencara untuk meruntuhkan nilai-nilai sosial, moral dan kemanusiaan.

PRIODE KETIGA: (rezim Indonesia 1945-sekarang)
Pemerintahan Sukarno melanjutkan kebijaksanaan penjajah Belanda, khususnya yang bersangkutan dengan jongos-jongos Belanda asal Jawa di kawasan Dunia Melayu. Rezim Sukarno menjalin hubungan dan memberi pengarahan-pengarahan mengenai kedudukan mereka di luar pulau Jawa (Sumatera) bahkan kedudukan orang Jawa yang berada di Tanah Semenanjung Malaysia. Pembinaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan persamaan dalam perbedaan -Bhennika Tungal Ika- yang diilhami dari konsep kepercayaan dalam agama Hindu. Peta politik Sukarno dalam era 1950-an berorientasi kepada terciptanya seluruh kawasan Dunia Melayu sebagai zona komunisme, hal ini ditandai oleh konsep Melayu Raya yang ditawarkan Sukarno kepada Dr. Helmi Burhanuddin di Tanah Semenanjung Malaysia.

Sukarno ingin menguasai seluruh kawasan dunia Melayu dan menjalin hubungan dengan bekas buruh Belanda, Inggeris dan Jepang -keturunan Jawa- dan mengharapkan memberi sokongan padu, sebagaimana telah diucapkan dalam salah satu siri pidatonya: "Kita memang tidak mengadakan pilihan raya umum, juga tidak mengadakan referendum, tetapi boleh saya katakan ada kuterima dari beberapa pucuk surat dan taligram dari Malaysia yang meminta supaya Malaysia dimasukkan ke dalam Indonesia." Perbincangan dalam pertemuan BPUPKI tahun 1945. Ditebitkan oleh Departemen Penerangan Federal. Jabatan Cetak Negara, Kuala Lumpur, 1964, halaman 20.

Sementara itu kedudukan bekas jongos Belanda yang bermukim di Sumatera tetap dipertahankan, dan peranan mereka baru diketahui ketika Sukarno melancarkan revolusi sosial tahun 1946-1947, dimana transmigrasi asal Jawa telah dipakai untuk membantu pasukan khusus yang didatangkan dari pulau Jawa untuk membunuh pewaris Sultan-sultan Melayu di Sumatera.

Ketika rezim Suharto berkuasa 1966-1998, maka kebijaksanaan mengenai transmigrasi mengalami perubahan mendasar mengenai fungsi, peranan dan kedudukan mereka. Jika di masa Belanda para jongos-jongos ini hanya diperuntukkan untuk bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda di Sumatera dan di tempat lain di luar pulau Jawa, maka di zaman Suharto kedudukan transmigrasi benar-benar sebagai alat pertahanan negara. Dalam konteks ini, sebuah Majalah Ecologist, no: 2/3, tahun 1986, Marcus Colchester, dengan Judul: PERJUANGAN MEREBUT TANAH: DI HADAPAN TRANSMIGRASI, melaporkan bahwa:
"Tujuan transmigrasi adalah untuk kepentingan militer, karena itu tempat-tempat transnmigrasi dipilih di daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain; ditempatkan transmigrasi Jawa di tapal batas bagian Timur Papua Barat, Kepulauan Riau, Acheh, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, dll. Selain berfungsi sebagai post-post militer di masa mendatang, sekarang transmigrasi Jawa ini digunakan sebagai mata-mata rezim penjajah Indonesia untuk memberi laporan langsung ke pusat; apa yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut. Karena rezim penjajah Jawa ini tidak percaya kepada siapapun selain daripada orangnya sendiri, Jawa;

Perkara ini semakin terang dan jelas dari perkataan L.B. Murdani:
"Transmigrasi tidak terlepas dari pertimbangan pertahanan. sediakan tempat atau siapkan tanah dan singkirkan semua rintangan dari tanah-tanah yang ada, perlu kita beri perhatian yang khusus, karena pemilihan tempat-tempat itu berhubungan langsung dengan 'concept' cara mengatur wilayah."

Apa yang dikatakan di atas adalah bukti nyata dalam penempatan transmigrasi digunakan sistem "enclave", suatu sistem militer dengan membuat kota-kota pertahanan apabila ada serangan musuh yang datang dari luar. Jadi, nampaklah bahwa transmigrasi adalah untuk mempersiapkan supaya menjadi `enclave´ militer yang dapat dipersenjatai dimasa-masa yang akan datang, dan mampu mempertahankan serangan dari bangsa-bangsa asli sewaktu mereka sudah mengerti politik. [Peristiwa yang terjadi di Kalimantan Timur, tahun 1999 yang lalu, dimana bangsa Dayak telah bangkit memerangi transmigrasi asal Jawa, karena ratusan ribu ha tanah mereka telah dirampas untuk kepentingan lokasi penempatan transmigrasi asal Jawa. Sesudah munculya tragedi berdarah itulah baru diketahui bahwa penduduk asal Jawa di sini telah mencapai 1,2 juta penduduk. suatu angka yang sangat mengejutkan, sebab program transmigrasi di kawasan ini baru dimuali tahun 1978. Kejadian tersebut telah mengakibatkan ribuan bangsa Dayak menjadi korban, dimana ABRI telah membela transmigran dan bersama-sama membunuh bangsa asli di sini, telah mengingatkan kita bahwa sebenarnya kehadiran transmigrasi ke luar pulau Jawa semata-mata untuk tujuan kepentingan militer] Sekarang mereka masih buta politik, tanah mereka dirampas tetapi mereka tidak tahu. (sampai ada bangsa Minang, Harun Zaen, bersedia menjadi Menteri transmigrasi Indonesia);

"Di awal pemerintahannya, Suharto sudah membuat persiapan dan propaganda agar badan-badan dunia dan negara asing dapat mengalirkan dana untuk membantu program transmigrasi dengan dalih memperbaiki taraf hidup rakyat banyak dan untuk tujuan kesejehteraan dan kemanusiaan. Akan tetapi yang sebenarnya ialah: "Transmigrasi ini dimaksudkan untuk kepentingan kamanusiaan, menolong orang Jawa yang miskin dan untuk memajukan bangsa-bangsa lain dengan cara menempatkan orang Jawa ke tengah-tengah bangsa-bangsa lain, supaya kemajuan bangsa Jawa tadi setarap dengan dengan bangsa-bangsa lain dan transmigrasi ini adalah suatu teladan yang sangat baik. Ternyata transmigrasi ini suatu politik yang jahat dan rencana militer rezim bandit-bandit Jawa yang bertujuan untuk menjajah pulau-pulau lain dengan cara membunuh bangsa-bangsa yang bukan Jawa. Oleh bangsa-bangsa yang bukan Jawa memandang politik rezim Indonesia Jawa ini selain bertujuan di atas tadi, juga untuk merampas tanahnya, mengusir secara paksa dari negerinya, yang mengakibatkan mereka lebih miskin dan melarat, mematikan kebudayaannya dan akhirnya, apabila kebudayaan dan bangsanya sudah hilang, maka bangsa itupun akan mati pula;

"Selanjutnya Marcus Colchester memberi ulasan, sbb: "di hadapan bangsa-bangsa yang bukan jawa, rencana transmigrasi sama halnya dengan suatu perang merebut negara mereka ("transmigration is no less than an invasion program") dan sekarang bukan lagi suatu rencana akan tetapi telah dilakukan, malah sudah menjadi kenyataan. Bukan saja negara dan ekonomi bangsa bersangkutan yang hancur, tetapi juga budaya, bahasa, adat dan resamnya ikut hancur hingga kepribadian (cultural indentity) pun hilang begitu saja. Sudah tentu hal ini berhubungan langsung dengan hilangnya sesuatu negara. Seperti yang sudah terjadi di Papua Barat, mereka harus memilih satu dari dua masalah yang sangat pahit: apabila mengikuti perintah rezim penjajah Indonesia berarti berkhianat kepada bangsanya dan sudah dapat dipastikan bangsanya akan mati. Satu lagi, harus mengangkat senjata melawan penjajah Indonesia dalam perang yang tidak seimbang. Cara yang terkhir inilah yang terjadi di Papua Barat, di Timor Timur, Maluku Selatan dan di Acheh Sumatera;

"Bagaimana bangsa-bangsa di luar Jawa yang setia kepada tanahnya, dan mau membela mempertahankan tanah pusakanya dapat kita lihat dari apa yang terjadi baru-baru ini di Papua Barat, dimana rezim Indonesia menghukum salah seorang bangsa Papua Barat karena melawan rezim penjajah Indonesia yang merampok tanahnya. Di depan sidang pengadilan, beliau mengatakan kepada "hakim" sebagai berikut: "Aku dapat kau masukkan ke dalam penjara menurut kehendakmu. Kau dapat dapat membunuhku. Kau boleh memenggal leherku, tetapi tubuhku akan kembali juga ke tanahku sebab tanah ini adalah milik kami." Berperang mempertahankan tanah adalah suatu perkara yang suci bagi bangsa Papua. Perang mempertahankan tanah pusakalah yang mengesankan, adanya suatu masyarakat dan adanya bangsa;

"Apa yang sedang dilakukan oleh rezim penjajah Indonesia melalui program transmigrasi tiada lain, melainkan untuk merampok dengan alasan "hukum" (disposession by Law). Hak bangsa-bangsa lain telah dilanggar atas nama "hukum" yang dibuat oleh pemerintahan bandit-bandit jawa tersebut. Dalam tahun 1983, tiga orang bangsa Papua Barat yang tidak mau memberikan tanahnya kepada proyek transmigrasi telah ditembak mati oleh serdadu Indonesia di muka umum dan mereka memaksa orang ramai menyaksikan peristiwa itu dengan maksud agar semua orang takut kepada rezim Indonesia jawa. Hal-hal yang seperti ini tidak pernah ditulis dalam surat-surat kabar Indonesia yang sarat dengan propaganda itu;

"Sekarang bangsa-bangsa Sumatera dan bangsa Sulawesi sudah mulai melawan transmigrasi. Di Sulawesi sudah terjadi perkelahian antara bangsa bangsa asli dengan transmigrasi asal Jawa di daerah Donggala. Penyebabnya karena transmigran asal Jawa lapar tidak ada makanan, transmigran Jawa tersebut mulai mencuri lembu dan kerbau bangsa asli Sulawesi, sehingga salah seorang pencuri tersebut dibunuh oleh orang kampung. Atas kejadian tersebut, transmigran asal Jawa marah dan menyerang dengan membakar 27 rumah bangsa asli Sulawesi hingga terjadi huru-hara antara bangsa asli dengan transmigrasi Jawa;

Perlawanan dari bangsa-bangsa asli terhadap transmigran Jawa tidak dapat dihindari lagi, makin lama makin membara, sebab menurut pandangan bangsa asli, transmigrasi Jawa ini sebagai serangan -Invation- atas bangsa dan negara mereka dan juga serangan terhadap kemanusiaan dan kepribadian bangsa mereka. Dewasa ini transmigrasi sudah menjadi punca permusuhan -conflict- yang paling berbahaya di Indonesia antara bangsa-bangsa asli dengan transmigrasi asal Jawa. Dalam banyak perkara, antara bangsa Jawa dengan bangsa-bangsa lain begitu jauh perbedaannya dan perbedaan ini lebih mempertajam rasa permusuhan yang sedang berlaku sekarang. Pada hakikatnya, politik rezim penjajah adalah politik membunuh budaya bangsa -the politict of ethnocide. Hal ini dilakukan dengan dua cara: Pertama, membasmi semua kegiatan bangsa-bangsa lain di tiap-tiap tempat dalam semua lapangan, apalagi bidang politik. kedua, dipaksa semua bangsa-bangsa yang bukan Jawa menerima perintah dari rezim penjajah Indonesia dalam segala perkara. Untuk itu, semua kekuasaan dan pengaruh pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa di luar pulau Jawa dihancurkan dan semua kegiatan politik tidak boleh berpusat di luar pulau Jawa.". Demikian laporan Marcus Colchester, dalam siri tulisannya dengan judul: POLITIK BANDIT-BANDIT JAWA KE ATAS BANGSA-BANGSA LAIN DI INDONESIA.

Demikian juga mariel Otten, Komite Indonesia (Holland) menulis dalam judul: "TRANSMIGRATION": FROM POVERTY TO BARE SUBSISTENCE". Berkomentar: "program transmigrasi terbukti sudah gagal jika maksudnya untuk memperbaiki nasib orang-orang jawa. Sekarang sudah dirasakan oleh rezim penjajah ini bahwa "transmigrasi" sudah berubah menjadi "remigrasi", sebab banyak transmigran ini yang pulang ke tanah jawa, akibat tidak dapat bertahan hidup di luar pulau Jawa. Sudah beribu-ribu orang yang pulang ke pulau jawa. Dan terus terang saja, sekarang transmigrasi ini dijadikan usaha "mengeksport kemiskinan dari jawa ke pulau-pulau luar jawa;

"Perkara lain yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah, transmigrasi ini ada hubungannya dengan kepentingan kapitalis-kapitalis barat: Manusia jawa yang di-transmigrasi-kan ke luar pulau Jawa dipaksa menanam: cengkeh, kopi d.l.l, untuk di export ke luar negeri dengan alasan supaya cepat menghasilkan uang bagi transmigran, tapi harganya ditentukan oleh bandit-bandit Suharto, Murdani dan konco-konconya seperti Liem Sioe Liong dan lain-lain. Separuh dari harga minyak yang sudah turun."

Selajutnya dalam judul: BANKING ON DISASTER: INTERNATIONAL SUPPORT FOR TRANSMIGRATION,
dikatakan sebagai berikut: "Walaupun sudah demikian jelas, namun Bank Dunia masih juga memberi bantuan keuangan untuk biaya transmigrasi, sekarang sudah mencapai US$800 juta, dan sudah berjanji akan memberi lagi US$750 juta. Suatu perbuatan yang tidak masuk akal sama sekali;

"Dikatakan oleh Bank Dunia bahwa, transmigrasi untuk memberikan kesempatan kerja kepada orang-orang Jawa yang menganggur. Tetapi untuk membawa transmigran ke luar pulau Jawa, biayanya mencapai US$7000 setiap orang. Kalau hanya untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada seorang Jawa, maka biaya tersebut sangat tinggi dalam sebuah negara dimana pendapatan rakyat kurang dari US$40 setahun. Biaya tersebut tidak lain hanya untuk memupuk kebiasaan korupsi bagi bandit-bandit Jawa seperti: Suharto, Probosutedjo dan d.l.l. Transmigrasi tersebut sudah terbukti menghancurkan ekonomi bangsa-bangsa asli di pulau-pulau lain di luar pulau Jawa;

Belanda adalah satu negara yang sangat bernafsu membantu transmigrasi Jawa, karena sebelumnya Belanda sudah pun mendahului program pemindahan penduduk transmigrasi tersebut dengan nama "Jawa Kontrak" (Jakon). Transmigrasi adalah nama baru "Jawa kontrak" dimasa penjajahan Belanda. Tujuan Belanda hanya untuk menurunkan upah buruh di luar pulau Jawa sama dengan di Jawa. Jawa kontrak bekerja di perkebunan-perkebunan karet dan Kelapa Sawit dengan gaji yang murah; kepada transmigran ini diberi tanah rampasan dan disuruh menanam tanaman yang bisa dieksport dengan harga yang telah ditetapkan oleh bandit-bandit Jakarta, Suharto cs. Ini berarti berbau "cultuurstelsel" Belanda yang baru;

Masih lagi dalam konteks Bank dunia. Bank Dunia sebenarnya dikontrol oleh Amerika Serikat, sebab Amerika mempunyai suara paling banyak sebagai pemegang saham dibanding negara lain. Amerika mempunyai suara 19%, sementara negara lain hanya memiliki satu suara. Ini berarti dalam keputusan akhir, Amerikalah yang menang dan bagaimanapun ekonominya yang paling diutamakan. Apa yang dikemukakan di atas, seluruhnya didasarkan kepada hasil penelitian yang cermat dari beberapa organisasi yang membela masalah lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia yang membenci program transmigrasi di Indonesia. Sehubungan itulah, maka sebanyak 32 Organisasi Internasional telahpun mengirim surat kepada Ketua Bank Dunia, yang mengemukakan bukti-bukti yang kukuh mengenai bejatnya perbuatan rezim penjajah dalam pelaksanakan transmigrasi di Indonesia. Transmigrasi ternyata bukan dimaksudkan untuk kemanusiaan, tetapi untuk menjajah bangsa-bangsa lain di luar pulau Jawa secara mutlak. Laporan mengenai transmigrasi di Indonesia tidak mungkin sama sekali didapati, karena memang hal ini sengaja dirahasiakan oleh rezim berkuasa.

Organisasi dimaksud telah mengeluarkan suatu memorandum yang berisi:
Oleh karena bukti yang nyata dan terang bahwa transmigrasi tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan langsung merusakkan alam, untuk itu perlu diambil tindakan: MAKA KAMI MEMINTA KEPADA BANK DUNIA, WAJIB MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI KEPUTUSAN TERDAHULU DALAM PERKARA MEMBERI BANTUAN KEPADA TRANSMIGRASI YANG SUDAH TERBUKTI KEBURUKANNYA. Dan sambil menunggu keputusan yang baru: KAMI MEMINTA DENGAN SEPENUH HATI SUPAYA BANK DUNIA MENGHENTIKAN BANTUAN KEUANGAN, JANGAN MEMBERI BANTUAN LAGI KEPADA PROYEK TRANSMIGRASI INDONESIA, SAMPAI ADA JAMINAN BAHWA PERBUATAN TERSEBUT DILAKSANAKAN MENURUT ATURAN BANK DUNIA.

JANGAN TURUT MENGHANCURKAN LINGKUNGAN ALAM, JANGAN MERUSAH HUTAN RIMBA, JANGAN MELANGGAR HAK TANAH BANGSA-BANGSA LAIN, DAN JANGAN MELANGGAR HAK MENENTUKAN NASIB DIRI SENDIRI (HAK MERDEKA) DARI SUATU BANGSA.

Kami menunggu sambil mempelajari bagaimana penyelesaian mengenai perkara ini.Dengan rasa ikhlas dari kami:
1. Robin Hanbury Tenison, President Survival International
2. Lord Avebury, Honorary President of Parlementary Groups
3. Edward Goldsmith, Editor Ecologist
4. Nicholas Hilyard, Fellow Wadebbidge Ecological Centre
5. Peter Bunyard, Fellow, Wadebbrigde Ecological Centre
6. Des Wilson, Campaigns Director, Friends Of The Earth (International)
7. Jonathan Porrit, Director, Friends Of Earth (UK)
8. Peter Davies, Director, Anti Slavery Society
9. Dr. Bernard Juillerat; Researcher, Center National De Researche Scientifique.
10. Ole Person, Chairman, Fourth World Association Of Sweden
11. Bruce Rich, Senior Attorney, Environmental Defence Fund
12. David Wirth, Senior Resource Council
13. J. Karuboi, Secretary West Papuan Observer
14. Ben Whitaker, Director, Minority Rights Group
15. Patricia Adam, Thirth World Research Energy Probe
16. Anil Agawal, Director, Centre For Science and Environmental
17. Brend Blackwelder, President Environmental Policy Institute
18. Janet Barbel, Director Of Conversation, World Wildlife Fund (UK)
19. Rev, Peter Van Lelyvied, General Secretary, Dutch Interchurch Aid
20. Jan Lucas Van Hooen, International Politike Party Democraty 66 (Nederland)
21. Tom Burke, Chairman, Green Alliance
22. Jaques de Kort, President Work Groups For Indigenious Peoples
23. Jasen Clay, Director of Research, Cultural Survival
24. Tilman Zulch, Chairman of the Board, Geselischaft Fur Bedrogthe Volker
25. Andrew Gray, Co-Director, International Work Groups For Indigenioues Affairs
26. Jan Muter, Commitee Indonesie (Nederland)
27. Barbara J. Branble, Director International Programes National Wildlife Federation,
28. Malcolm Hasper, Director United Nations Association, UK
29. Jolm Phua, Bakum Dam Committee Environmental Protection Society of Malaysia
30. The Malaysian Sociological Research Institute, Kuala Lumpur
31. Campbell Plowden, President Tropical Ecosystem Research and Rescue Alliance
32. S.M. Mohd Idris, President Sahabat Alam, Malaysia

Untuk menegaskan kembali mengenai tujuan transmigrasi ke Sumatera dan ke tempat-tempat lain di luar pulau jawa, dapat kita simak pernyataan Martono, Menteri transmigrasi Indonesia pada 20 Maret, 1985: "Maksud dari transmigrasi adalah untuk menyatukan bangsa Indonesia dan pada akhirnya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia akan tidak ada lagi, yang ada hanya satu saja, bangsa Indonesia. Jika demikian halnya, maka slogan "Bhennika Tunggal Ika", hanya sebagai propaganda saja dan tidak pernah dilaksanakan, sebab apabila slogan tersebut dijalankan, tentu suku-suku bangsa lain tetap hidup dan tidak bisa dihapuskan. Jadi, sangatlah berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh rezim penjajah Indonesia selama ini. Pada hal semboyan "Bhennika Tunggal Ika" bermakna diakuinya berbedaan budaya, bangsa dan agama. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak diberi izin dan dihalangi."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home