Friday, March 31, 2006

WAWANCARA

Diambil dari: BULETIN SEUREUNE edisi JAN (FORUM LSM ACEH)

Teuku Ibrahim Alfian
Kita Sama-sama Aceh, Jangan Lagi Berkelahi


Membicarakan Aceh, takkan pernah bisa lepas dari kegemilangannya di masa lalu. Dan kalau bicara masa lalu Aceh, Prof Dr H Teuku Ibrahim Alfian adalah salah satu orang yang tepat untuk dijadikan referensinya. Karena itu Lukman Age, dari Seuruenee khusus menemui Ketua Jurusan Ilmu Humaniora Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada ini di kediamannya Blok N.Sekip No. 13 Perumahan UGM Yogyakarta untuk sebuah wawancara. Berbagai persoalan aktual di Aceh dijawabnya dengan background sebagai ahli sejarah. Berikut petikan.

Mengenai perimbangan keuangan Pusat Daerah ada usulan agar untuk tahap awal semua hasil bumi Aceh dikembalikan 100 %, kemudian setelah infra-struktur Aceh dibangun baru secara bertahap presentase itu diturunkan, bagaimana pendapat anda?

100 % itu tidak mungkin, karena negara kita adalah negara kesatuan. Saya mengusulkan 70 %, angka itu sudah sejak awal saya katakan. Memang kalau diberikan 50 % saja, sudah cukup bagus, tapi tuntutannya tetap 70 %. Kapan lagi kita bisa membangun Kereta Api di Aceh.

Logikanya sehingga munculnya angka 70 % dari mana?

Aceh sudah terlalu jauh tertinggal, banyak sekali yang haru kita buat di Aceh. Lihatlah IAIN Ar-raniry, lab Bahasa Arab saja tidak ada. Sekolah masih perlu kita bangun, jalan-jalan, pendidikan juga dayah-dayah. Bukan pasantren, pasantren itu konsep Jawa. Kita juga harus buat sebuah Institut Seni di Aceh, banyak sekali kebudayaan baik drama, sandiwara yang kita punya. Juga soal ukiran, dulu ukiran Aceh cukup terkenal, dalam hal ukiran mas dan besi, dulu kita jagonya.
Itu harus kita hidupkan kembali. Kemudian dulu kita adalah negara bahari, memang sekarang di Lhokseumawe masih ada saya lihat orang buat perahu, tapi tidak ada modal. Karenanya itu harus aktifkan pemuda untuk meneruskan itu, pantai harus kita kuasai.

Menurut Informasi terakhir, Pemda cuma nuntut 40 %?

Bodoh itu !

Ada anggapan Pemda Aceh memanfaatkan Kasus Aceh yang sedang marak untuk memperoleh pembagian keuangan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat?

.Itu logis, mereka tidak memanfaatkan, mungkin cuma mumentum. Pokoknya sekarang tidak lagi mempersoalan masalah kebelakang yang harus kita pikir bagaimana agar dana-dana tersebut tidak bocor, pemborong tak mesti harus pro ke Golkar, yang seperti itu yang harus kita jaga. Artinya siapaun orang Aceh asal dia bermutu, harus diberi peluang.

Menurut Anda untuk Aceh mana lebih baik sistem negera Federasi atau Otonomi yang luas?

Soal otonomi atau federasi itu urusan nanti, yang penting sekarang sumber daya yang kita bangun. Yang penting sekarang semua anak Aceh di sekolahkan bila perlu sampai jadi Doktor, kalau sudah hebat baru kita duduk bersama, baru kita pikirkan bagaimana negari kita ini.

Sekarang saya mengusulkan, kita sama-sama Aceh jangan lagi berkelahi, yang penting pendidikan, soalnya ke depan tidak bisa tidak melalui pendidikan. Kita harus kirim putra Aceh ke Irak, Mesir dan keluar negeri lainnya.

Sekarang upaya penyelesaian Kasus Aceh hanya berbentuk rehabilitasi berupa bantuan dana untuk korban DOM, sedangkan soal hukumnya belum tersentuh sama sekali. Komentar Anda?

Pokoknya simultan. Tuntutan itu terus jalan. Cuma saya kurang setuju dengan cara yang memaki-maki seperti dulu, dalam agama itupun dilarang. Bagi Aceh yang berbudaya tinggi itu tidak sopan. Saya juga heran mengapa orang dengan budaya tinggi cendrung melakukan kekejaman. Contohnya budaya Jawa yang halus, yang mereka sebut adiluhung, namun mengapa kekejaman ada pada orang Jawa. Juga di Aceh, bukan tahun 1945 saja Ulee Balang dibunuh, tetapi juga sebelumnya pada abad 19. Demikian juga pada bangsa Jepang, Jerman.

Saya kira ini harus dijawab dengan berbagai dimensi ilmu. Tentang kebesaran masa lalu Aceh, satu lagi yang mau saya sampaikan, bahwa Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa melayu itu sebenarnya diangkat oleh agama Islam. Sekarang siapa yang memulai agama Islam, Acehkan?. Tercatat ilmuwan-ilmuwan Aceh seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumaterani, Syech Abdurrauf telah menggunakan bahasa seperti bahasa melayu pada kitab-kitab karangannya sejak sebelum tahun 1590. Karangan Syech Abdurrauf merupakan kitab pertama yang berisi kodifikasi hukum Islam yang ditulis dalam Bahasa Melayu. Syech ini juga yang pertama menerjemahkan Al-qur’an dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Jawi

Jadi sebelum tahun 1590 belum ditemukan bukti-bukti adanya Bahasa Melayu itu di daerah lain?

Secara tertulis tidak ada, itulah saya katakan diangkat oleh agama Islam. Kala itu orang Aceh jadi pusat, jadi ketika kerajaan Pase ditaklukkan oleh kerajaan Aceh pada tahun 1524, kebudayaan Melayu Pase berpindah ke Aceh dengan ibukota Banda Aceh, dipusat kebudayaan ini sangat banyak dihasilkan karya-karya tulis baik dalam Bahasa Melayu maupun Bahasa Arab.Karenya ketika saya ditanya mahasiswa saya tentang referendum untuk Aceh, Saya jawab untuk apa kami referandum, itu urusan Timtim dan Irian. Orang Aceh terlalu besar jasanya untuk republik. Apa itu Serangan Umum 1 Maret jika dibandingkan untuk menyelematkan republik, siapa yang kasih belanja perwakilan republik dari tahun 1946-1949. Aceh masih bisa mengekspor korpra karena belum dijajah, dengan itu bisa untuk beli pesawat. Kita juga kirim pakaian, kirim uang, juga untuk Jogja kembali, juga sumbangan beli speed board, memasukkan senjata dari luar negeri. Jadi sudah terlalu besar yang kita berikan untuk republik, buat apa kita menghancurkannya, kita tetap ada didalam, bila perlu kita pimpin.

Dengan dizhalimi seperti masa DOM, apa masih pantas kita mempertahankan kesetiaan?

Tidak apa-apa, nanti mau federasi itu tergantung Indonesia, tapi kita tetap. Namun seperti pertanyaan anda, kalau tidak bagaimana? Itu nanti kita pikirkan, tidak bisa kita bicarakan disini.

Sekarang di Aceh, bahkan di forum-forum resmi ada ancaman akan memisahkan diri bila Kasus Aceh tidak diselesaikan dan dengan melihat kondisi politik Indonsesia yang tidak menentu, bukankan ini suatu momen ke arah itu?

Dulu ketiga negara Sumatera Timur, saat Wali Negara Teuku Mansur minta Daud Beurue-eh memisahkan diri dari republik untuk mendirikan negara Sumatera, beliau tidak mau, tetap setia pada republik. Sayapun lebih sepakat kita tetap dalam negara kesatuan, tapi bukan negara kesatuan seperti sekarang, yang semua itu harus sama. Yang kita inginkan bhineka tunggal ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu. Beri kebebasan untuk keragaman. Kemudian bila berdiri sendiri ada bahayanya, karena pada orang Aceh masih ada ego masing-masing daerah, nanti ada pertanyaan "mengapa harus orang Pidie yang jadi Wali Negara, misalnya. Kecuali nanti kalau rakyat Aceh sudah sangat maju seperti di Amerika, pendidikannya sudah baik tidak masalah. Saya kuatir nanti akan ada kerajaan-kerajaan kecil-kecil seperti zaman dulu.

Tapi itu nanti bisa diatur, dengan menonjolkan kebersamaan dalam Islam, misalnya?

Ya, tapi kini kita belum bisa, lain kalau di Amerika, orang sudah menghargai hukum dan segala macam. Tapi bagi saya bila semua alim ulama di Aceh sudah istikharah, tidak ada yang pecah-pecah, tapi ulama yang sungguh-sungguh ya, bukan ulama yang minta tiket pergi ke Jakarta.
Mereka minta petunjuk kepada Allah. Kalau mereka sudah memutuskan baru kita bisa ikut, karena mereka adalah pewaris nabi.

Kalau sekarang menurut yang Anda lihat kemungkinan Aceh untuk memisahkan diri, bagaimana?

Kalau menurut pendapat saya sekarang sepertinya belum. Saya tetap reserve, bagi saya sekarang yang penting adalah pendidikan, dan dana itu tadi. Kalau itu ada apa saja bisa kita buat. Begitu kita sudah cukup semua, itu baru kita pikirkan.

Tentang ide rekonsiliasi rakyat Aceh bagaimana tanggapan anda?

Sekarang baik ulama, pemerintah termasuk mahasiswa, LSM duduk bersama lepaskan kepentingan sesaat, dengan sejujur-jujurnya dibuat suatu musyawarah. Semuanya berkumpul juga partai-partai yang baru muncul, jangan berharap pada DPRD. Tapi dengan bahasa yang sopan untuk mambahas kepentingan Aceh masa depan, disitu dibicarakan semuanya apakah soal hukum bagi pelanggaran HAM, atau soal perimbangan keuangan. GPK atau apa namanya saya usulkan semua diamnesti, ajak mereka pulang kita bangun Aceh bersama-sama, mari kita berpegangan tangan sebahu melihat Aceh. Masalahnya sekarang siapa yang mengambil isnisiatif.

Menurut Anda siapa yang cocok?

Saya pikir sebuah komite yang berisi unsur yang bisa diterima oleh semua pihak. ***

0 Comments:

Post a Comment

<< Home